Sejara Singkat Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar

         Pada tahun 1952 telah keluar Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 1952 khusus untuk daerah dengan susunan organisasi Kementerian agama terdiri; Jawatan Urusan Agama; saat itu Terdiri : dari Kantor Urusan Agama Daerah, Kantor Urusan Agama Kabupaten dan Kantor Urusan Kecamatan

          Jawatan Pendidikan Agama, terdiri dari Kantor Pendidikan Agama Kabupaten dan Jawatan Penerangan Agama Terdiri Pegawai Penerangan Kabupaten. Disamping jawatan dibentuk pula Biro Pengadilan Agama

          Masa kepemimpinan H. Sulaiman Abbas selaku kepala Jawatan Pendidikan Agama Kabupaten Selayar, sekaligus kepala Kantor Dep. Agama pertama. Saat kepemimpinan beliau sudah ada Pengembangan dan penyusunan organisasi Kementerian yang dibuat harus berpedoman kepada Keputusan Presiden, mulai berlaku tahun 1966 sampai tahun 1974. Keputusan ini diambil dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah tentang anggaran berimbang (balance budget) sebab menyusun organisasi Kementerian erat hubungannya dengan 3 M (Man, Money, dan Material). Karena setiap penyusunan organisasi Kementerian terlebih dahulu diadakan penelitian tugas pokoknya, ruang lingkup, dan beban kerjanya, baru kemudian disusun susunan organisasi. Koordinasi untuk menentukan hal tersebut menjadi tugas Menteri Negara Penerbitan Aparat Negara (MENPAN).

          Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 53 Tahun 1971 ini telah mengatur Pembentukan Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten serta Perwakilan Inspektorat. Secara otomatis jabatan kepala kantor saat itu berubah menjadi kepala kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten, saat itu dijabat oleh, (Alm) AG. H. Abdul Qadir Kasim.

Unsur Pimpinan ialah Kepala Perwakilan; Unsur Pembantu Pimpinan ialah sekretaris Perwakilan; Unsur Pelaksana ialah: Inspeksi Urusan Agama; Inspeksi Pendidikan Agama; Inspeksi Penerangan Agama; dan Inspeksi Peradilan Agama. Unsur Pengawasan ialah Inspektorat Perwakilan. Pada masa Tahun 1975 – Juni 2003 dan Sampai Sekarang masih berlaku organisasi pemerintah Kementerian agama Kabupaten berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentng pokok-pokok Organisasi Kementerian dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Kementerian. Keputusan Presiden ini merupakan penyempurnaan sekaligus pengganti dari Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966. Sekaligus ada penyempurnaan dari KMA RI N0. 373/2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, dan kabupaten Selayar masuk dalam kategori tipologi I-A.

          Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada saat berlakunya KEPPRES N0. 44 tahun 1974 adalah ; Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sesuai dengan kebijakan Menteri Agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

          Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang agama kepada masyarakat. Membina penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat (Kristen), Protestan, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat budha dan Hindu dan dibidang urusan haji. Mempersiapkan dan meyajikan informasi yang meyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Memelihara hubungan yang serasi antara semua instansi vertikal Kementerian lainnya Kabupaten.Kota yang bersangkutan.

         Memelihara hubungan serasi antara Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pemerintah Daerah. Sebagai Wakil Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menjadi saluran hubungan Kementerian Agama dengan Bupati Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 ini khusus yang mengatur tentang Kementerian Agama Kabupaten/kota hanya berlaku sampai tanggal 23 Mei 1981, kemudian pengaturan ini lebih lanjut diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Agama Yaitu Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981. Sedang susunan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan masih tetap berlaku dan termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975. Dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota membawahi; Sub Bagian Tata Usaha dan Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi di antara 9 (sembilan) Seksi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Perguruan Agama Islam, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Kelembagaan Agama Islam, Seksi Bimbingan Masyarakat (Kristen) protestan, Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu. Ditambah dengan Penyelenggara Bimbingan yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan diantaranya ada 5(lima) yakni Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Budha

         Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terdapat perubahan-perubahan kebijakan di bidang di bidang penataan kelembagaan pemerintah. Hal ini terkait dengan penerapan otonomi daerah, termasuk perubahan kebijakan di bidang kewenangan pengelolaan kekayaan alam. Kemudian hal ini bersinergis dengan Keputusan presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian, dalam pasal 45 ditetapkan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas“membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai tugas pemerintah di bidang keagamaan”. Sejalan dengan KEPPRES RI N0. 49 tahun 2002 tentang kedudukan, fungsi susunan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

         Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten / kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi :

         Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/kota Pembinaan pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama. Pengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.