MUI Kepulauan Selayar Hadiri Silaturrahmi dan Konsolidasi Fatwa Di Bulukumba

  • Sept. 29, 2022, 2:28 p.m.

Ketua MUI Kepulauan Selayar Ikuti Silaturrahmi dan Konsolidasi Fatwa Di Hotel Agri Bulukumba

Bulukumba (Humas Selayar) H. Arfang Arif, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar beserta rombongan hadiri Silaturrahmi dan Konsolidasi Fatwa di Kabupaten Bulukumba beberapa hari lalu. Ahad (25 September 2022)

Di antara rombongan rombongan yang mendampingi Ketua MUI Kepulauan Selayar, di antaranya adalah H. Firman (Sekretaris MUI), H. Dudi Hermawan Rasyid (Ketua Majelis Fatwa MUI), Zubair Nur, M.AP, H. Hayuddin, H. Ismail, Muhammad Yamril, serta Khaerunnas. Rombongan tersebut tiba di hotel Agri pada Pukul 12:00 Wita.

Acara Silaturrahmi dan Konsolidasi Fatwa yang digagas oleh MUI Provinsi Sulawesi Selatan tersebut,  dihadiri oleh seluruh Pengurus MUI Zona I Sulawesi Selatan yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bone.

Saat membuka acara Silatrurrahmi dan Konsolidasi Fatwa, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Najamuddin paparkan panjang lebar peran Majelis Ulama Indonesia dalam menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, terdapat minimal 3 (tiga) hal yang menjadi tugas pokok para ulama. Ketiga hal yang dimaksudkan itu adalah khadimul ummah, shalihul hukumah, dan himayatul ummah.

”Ulama itu adalah pelayan ummat, alat kontrol pemerintah, dan menjaga akidah ummat.” Ujarnya.

Terkait dengan fungsi ulama sebagai Shalihul hukumah, maka dalam realisasinya majelis ulama Indonesia memperoleh kewenangan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah, termasuk kepada gubernur dan juga Kapolda sebagai pemegang kebijakan di Tingkat Provinsi.

Gubernur kita itu pernah mengatakan bahwa MUI bisa memanggil Gubernur dan juga Kapolda. Namun tentunya dengan cara-cara yang baik. ” Ungkapnya.   

Sementara itu, Sekretaris MUI yang ikut memandu jalannya acara mengatakan bahwa dalam kurun waktu setahun terdapat 186 kasus hukum yang disodorkan ke MUI Sul-Sel untuk diselesaikan, dan terdapat 62 kasus di antaranya dapat dijawab secara langsung. Di antara kasus hukum yang dimaksudkan di antaranya adalah kasus uang panai dan misteri box.

Saat sesi tanya jawab berlangsung, Ketua MUI Kepulauan Selayar, H. Arfang Arif meminta kepada MUI Sulawesi Selatan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan Konsep Wisata Halal. Menurutnya, Kepulauan Selayar dengan sederetan obyek wisata di dalamnya, baik yang bertaraf regional dan bahkan internasional membutuhkan konsep yang jelas tentang wisata halal.  (Myr)

 

 


Sumber
Penulis : Muhammad yamril

Baca Juga