Kasubag. Tata Usaha Kemenag Kepulauan Selayar Jelaskan P3K Dan Pembatalan Haji

  • June 7, 2021, 4:38 a.m.

-

 

Kepulauan Selayar (Humas Benteng) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Firman jelaskan terkait Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) dan dilema pembatalan pemberangkatan jamaah haji Tahun 1442 H./ Tahun 2021 M. Hal tersebut disampaikan oleh Firman saat memberikan pengarahan di Apel Kerja pagi tadi. (Senin, 07/06/2021)

Apel kerja hari ini tidak dihadiri oleh banyak pejabat dan staf kementerian agama berhubung ada 2 (dua) agenda penting yang sementara berlangsung dan melibatkan banyak orang; acara Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits di Kabupaten Sidrap dan Kunjungan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Gowa yang mengikut sertakan Seksi Pendidikan Madrasah, para pengawas, dan Kepala Madrasah. Kunjungan ini menurut Kepala Seksi Madrasah adalah implementasi hasil workshop pembelajaran digital dan satuan pendidikan ramah anak yang diadakan pada 3 s/d 4 Juni 2021 di Selayar.

Di Tahun ini Indonesia kembali membatalkan pemberangkatan jamaah hajinya, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembatalan pemberangkatan tersebut terjadi karena beberapa pertimbangan; faktor kesehatan jamaah di masa pandemi covid 19 yang masih terus meningkat, masalah keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah, dan yang paling utama adalah karena Indonesia tidak memperoleh quota haji di Tahun ini.” Ungkap Firman di hadapan peserta Apel Kerja.

Menurutnya, hal tersebut perlu terus disampaikan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak ter-provokasi dengan media digital yang terkadang melakukan pemberitaan yang miring dan tidak seimbang. ”masyarakat kita saat ini sangat mudah diombang ambingkan oleh berita yang dapat diakses dengan sangat cepat.” Ujarnya.

Hal lain yang dijelaskan adalah terkait dengan terbukanya pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.  Menurut Firman, terdapat 67 (enam puluh tujuh) guru di jajaran Kementerian Agama yang telah lulus K2 yang akan diprioritaskan untuk masuk dalam formasi P3K. Keenam puluh tujuh guru tersebut tersebar di beberapa madrasah; Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Secara sederhana PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka masa kerja PPPK bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan.” Demikian jelasnya.

Lebih lanjut menurut Firman, Kementerian Agama agak berbeda dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyikapi P3K. Perbedaanya adalah, Kementerian Agama mengkhususkan formasi guru dalam P3K, sedang Pemerintah Daerah membuka peluang bagi pendaftar umum selain formasi guru.  (Myr)


Sumber
Penulis : Muhammad yamril

Baca Juga